Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Rachmawati Soekarnoputri memberikan sikap terhadap hasil Pilpres 2014. Dia mengaku resah banyaknya kecurangan dalam perhelatan pesta demokrasi ini.
Putri ketiga Presiden pertama RI Soekarno itu menjelaskan, sikap ini dilandasi lantaran banyak desakan dari berbagai pihak. Dirinya pun sesumbar segera membentuk gerakan atas persoalan ini bernama Front Pelopor.
"Saya ingin menjelaskan keinginan saya untuk menyatakan sebuah deklarasi atas nama pribadi dan adanya desakan dan permintaan dari berbagai kalangan untuk menyatakan sikap. Saya menyatakan sebagai anak bangsa yang independen. Tapi lebih dari itu, menyelamatkan hak bangsa dan negara. Proses pilpres banyaknya kecurangan yang diperlihatkan oleh anak bangsa dalam mengambil momentum kekuasan. Jadi perkenankan saya ingin deklarasikan Front Pelopor yang diambil sebagai pendiri Partai Pelopor," kata Rachmawati saat jumpa pers di kediamannya bilangan Pejaten, Jakarta, Kamis (31/7).
Pendiri Universitas Bung Karno (UBK) menambahkan, kegiatan yang akan dilakukan oleh gerakan tersebut, yakni mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar bertindak tegas terutama soal banyaknya spanduk bertuliskan 'Jokowi Presiden Terpilih'. Sebab, ini merupakan usaha makar kubu capres-cawapres nomor urut 2 tersebut.
"SBY agar bertindak tegas. Harus memerintahkan, menurunkan gambar 'Jokowi Presiden Terpilih'. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini usaha makar," ujar adik kandung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
Selain itu, Rachmawati kian sesumbar, bila spanduk itu tidak lekas diturunkan oleh rakyat. Maka itu, dia memberikan ultimatum. Dia bahkan menyebut ada intervensi pihak luar atas berbagai hal terkait Pilpres.
"Rakyat kita jangan 'ternina bobo' oleh intervensi asing. Bila ini foto tidak diturunkan 2x24 jam maka rakyat akan bertindak," tegasnya.
#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia :
www.SelamatkanIndonesia.com
Thursday, 31 July 2014
Wednesday, 30 July 2014
Sistem MMM Vs Sistem Bank - Penipuan atau Peluang? Ayo Lihat Faktanya
SERUAN PROGRES 98:
Demi penuntasan sejumlah kasus KKN yang
disinyalir melibatkan Jokowi dan Megawati sebagaimana telah kami adukan
ke KPK sebagai berikut:
(1) Kasus tiga rekening gratifikasi
Jokowi. (2) Kasus korupsi 12,4 APBD Solo saat Jokowi menjabat selaku
Walikota. (3) Kasus Bus Trans Jakarta Jokowi senilai 1,5 triliun. (4)
Kasus rekening Jokowi di luar negeri senilai US$ 8 juta. (5). Kasus
Release and Discharge BLBI oleh Megawati Soekarnoputri.
Maka melalui kesempatan ini kami serukan kepada sahabat-sahabat pejuang
perubahan untuk bergabung dengan aktivis Progres 98 guna melakukan aksi
nginap di KPK, terhitung sejak:
Tanggal: Rabu malam 30 Juli, pukul 18.00 WIB hingga 21 hari ke depan, tempat Gedung KPK.
salam hormat
Faizal Assegaf
Ketua Progres
NB: Aksi ini dilakukan secara damai dan terbuka untuk umum. Berkenan untuk disebarkan ke seluruh jaringan kawan-kawan dan pers.
perubahan untuk bergabung dengan aktivis Progres 98 guna melakukan aksi
nginap di KPK, terhitung sejak:
Tanggal: Rabu malam 30 Juli, pukul 18.00 WIB hingga 21 hari ke depan, tempat Gedung KPK.
salam hormat
Faizal Assegaf
Ketua Progres
NB: Aksi ini dilakukan secara damai dan terbuka untuk umum. Berkenan untuk disebarkan ke seluruh jaringan kawan-kawan dan pers.
Saturday, 26 July 2014
Pesan Video Prabowo Subianto | 25 Juli 2014
Bos Kompas: Katolik dan Cukong Wajib Dukung Jokowi
Cetak
Post 23 Maret 2014
By Faizal Assegaf
kompas Jakob Oetama dan sinar Mas
Ada cerita menarik yang beredar terbatas di kalangan petinggi Kompas Gramedia Group. Tentang konspirasi di balik opini bentukan jaringan media menghadapi pemilu 2014. Tentang "kolaborasi kotor" kelompok misionaris Katolik, konglomerasi Tionghoa dan elit PDIP. Tentang rekayasa pencitraan Jokowi - Ahok menggilas akal sehat publik.
Kisah penuh misteri itu berawal di akhir bulan Desember 2013. Orang - orang berduit triliun rupiah yang kemudian dikenal dengan "cukong", berkumpul bersama petinggi Kompas Gramedia Group, elite PDIP dan misionaris Katolik. Atas nama kesamaan kepentingan ideologi, merumuskan sebuah konspirasi jahat.
"Kita sudah berhasil membawa Jokowi - Ahok di posisi jabatan strategis DKI Jakarta, kini selanjutnya mempermulus jalan untuk memastikan Jokowi menjadi Presiden dan Ahok tampil memimpin Jakarta." Sembari menegaskan: "Ini tahapan finalisasi untuk menguasai Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim."
Dengan mengusung tema liputan "Indonesia Satu", crew redaksi Kompas bergerak lincah menyebarkan serangkaian isu dan opini penuh tipu muslihat ke ruang publik. Sasaran mendongkrak popularitas Jokowi - Ahok dan menghembuskan kebencian rakyat kepada elite dan partai non PDIP.
Hasilnya, dalam kurun waktu yang tidak lama, Jokowi - Ahok diposisikan sebagai figur fenomenal di panggung politik nasional jelang Pemilu 2014. Publik hampir setiap hari disuguhi berbagai berita dari aneka lakon dua boneka yang terus melenggang bebas mewakili ambisi cukong dan jaringan katolik.
Dengan mengabaikan visi, Jokowi - Ahok hadir bagai sinetron berdurasi tanpa batas menyihir pembaca dan pemirsa. Mulai dari serangkaian kisah blusukan Jokowi yang menguras anggaran miliaran rupiah dari APBD, hingga celoteh penuh amarah tanpa etika diperankan secara membabi-buta oleh Ahok. Mirip pertunjukan "topeng monyet", yang setiap gerak-geriknya sudah terlatih dan sepenuhnya dikendali oleh dalang alias cukong.
Jejak Hitam
Kompas punya sejarah panjang dalam kongsi kepentingan dengan cukong. Media utama milik kelompok Katolik ini, telah menjadi jaringan yang terus menggurita. Di tahun 1998 - 1999, Kompas sukses mencitrakan pengaruh Uskup Belo dalam pergolakkan politik paling spektakuler yang berujung pada pelepasan Timor-Timur dari wilayah NKRI.
Uskup Belo dikesankan bagai pahlawan kemanusiaan yang secara sporadis menyudutkan ABRI (TNI) sebagai penjahat HAM dalam serangkaian kasus pembantaian massal di Timor-Timur. Tudingan tanpa bukti itu, nyaris setiap hari menghias halaman utama koran Kompas dan memicu intervensi kekuatan asing.
Setelah setahun Timor-Timur lepas dari NKRI, publik kemudian baru menyadari ternyata: Uskup Belo dan Kompas terlibat bermain mata untuk memuluskan kepentingan cukong yang mengincar sumber kekayaan minyak di Laut Timor. Dan untuk hajat busuk itu, maka jalan ekstrim disintegrasi pun dimainkan.
Sangat menyedihkan, konspirasi Kompas dan gereja Katolik yang dipimpin oleh Uskup Belo sukses menyulut api kebencian di hati rakyat Timor-Timur. Di mana ratusan ribu warga Indonesia yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa yang puluhan tahun menetap di Timor-Timur menjadi sasaran perlakuan tidak manusiawi, diusir dan ribuan dari mereka kehilangan nyawa serta harta bendanya.
Tragedi berdarah lepasnya Timor-Timur (Timor Leste) dari wilayah Indonesia adalah fakta sejarah yang tak terlupakan. Wilayah yang berpenduduk mayoritas Katolik tersebut oleh Kompas sangat berkepentingan untuk menjadikannya sebagai negara boneka dalam kendali Australia, Eropa dan Amerika.
Timor Leste memiliki potensi sumber kekayaan alam dan berada di zona strategis serta berdampingan dengan NTT yang berpenduduk mayoritas Katolik. Dan oleh Australia, Timor Leste telah dijadikan pangkalan militer yang setiap saat dapat memperluas pengaruhnya dengan mencaplok kawasan di sekitarnya. Jalan kearah itu semakin terbuka lebar. Dan lagi-lagi, Kompas menyembunyikan rencana licik itu dari perhatian publik.
Bagaimana dengan Jokowi - Ahok...?
Kompas Gramedia Group, cukong dan basis jaringan Katolik dengan mencolok tengah gencar memainkan "disintegrasi politik" yang memporak-porandakan tatanan sosial di negeri ini. Melalui penunggangan PDIP, Jokowi dipaksakan tampil sebagai boneka mereka untuk dipersiapkan memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Skenario busuk itu tidak lain bertujuan untuk memperluas pengaruh Katolik dan cukong dalam penguasaan negara, sentra ekonomi-keuangan dan sebagainya. Ambisi itu sangat nyata, dan secara terbuka tokoh Katolik paling berpengaruh, Frans Maknis Suseno menyampaikan pesan berupa ancaman: "Bila Jokowi tidak jadi presiden maka Indonesia akan rusuh..."
Pernyataan misionaris Katolik Frans Maknis Suseno, tidak berbeda dengan apa yang pernah dilontarkan oleh Uskup Belo: "Lebih baik membawa mayoritas Katolik Timor-Timur lepas dari NKRI dari pada bergabung dengan ummat Islam dalam kebhinekaan Indonesia..."
Cara pandang para tokoh Katolik yang berkonsiprasi dengan cukong, membuat banyak pihak bertanya: "Di mana sikap nasionalisme Megawati dan politisi PDIP...?".
Hem, uang dan kerakusan kekuasaan telah melunturkan spirit nasionalisme elite partai. Masa depan rakyat di negeri ini tengah berjalan menuju jurang kehancuran. Prihatin !
by Faizal Assegaf
Katolik Tidak Berafiliasi Dengan Ummat Islam…?
Cetak
Post 19 Maret 2014
By faizal assegaf
da vinci code dan brown vb1
"Kalian punya partai politik, tapi kami menguasai jaringan media, sponsor keuangan dan akses lobi internasional."
Kalimat pendek penuh makna itu secara tersirat menjadi spirit dan doktrin gerakan politik misionaris Katolik di negeri ini. Dan terbukti, lebih dari 40 tahun, kedigdayaan Katolik tumbuh dalam aneka industri media massa dan jaringan bisnis percetakan: Kompas Gramedia Group.
Katolik sebagai agama peninggalan kolonial Belanda dan Portugal di Indonesia, memiliki keunggulan dan kian menancapkan taringnya di berbagai sektor strategis nasional. Namun menariknya, kekuatan yang demikian solid dan sangat berpengaruh tersebut tidak banyak diketahui oleh publik.
Tetapi bagi mereka yang telibat dalam dunia jurnalisme dan aktivis pergerakan, sangat memahami secara mendalam serangkaian "permainan kotor" politik para misionaris Katolik. Yakni, adanya "grand design" dari ambisi terselubung ekstrimis Katolik untuk menguasai sentra-sentra kehidupan bangsa dan negara.
Di permukaan lakon Katolik tampil sebagai agama yang gencar menghembuskan isu humanisme, pluralisme, demokrasi, HAM dan toleransi. Namun di balik semua pencitraan itu, berbagai jaringan Katolik sangat agresif memporak-porandakan kehidupan rakyat.
Sebut saja, konspirasi elite Katolik terlihat mencolok dari peran media Kompas dan gerakan ribuan relawan dari ratusan yayasan yang berada di bawah kendali Kompas Gramedia Group, kian bergerak mendorong "kebangkitan politik dalam penyatuan kepentingan syahwat cukong (kapitalis) dan PDIP".
Persenyawaan dari perpaduan jaringan Katolik, cukong dan PDIP tersebut, secara perlahan namun pasti, dengan cepat mengantarkan Jokowi- Ahok sebagai produk politik paling mutakhir dan penuh tipu muslihat di perhelatan pemilu 2014.
Realitas tak elok itu sesungguhnya telah menjadi perbincangan serius yang hampir merata di berbagai kalangan elite bangsa. Dan secara spesifik telah memicu kesadaran kaum muda di pusat-pusat kajian dan komunitas aktivis pergerakan. Yakni, memahami bahwa Jokowi-Ahok hadir tak sekedar mengisi ruang demokrasi secara alami, namun memiliki tujuan mewakili kepentingan terselubung Katolik, cukong dan PDIP.
Di era kekuasaan Megawati saat menjabat selaku Presiden, sebenarnya praktek kejahatan penjualan aset-aset negara dan skandal BLBI merupakan rangkaian fakta yang secara mencolok melibatkan persekongkolan para cukong, elite Katolik dan PDIP. Namun fakta korupsi tersebut berlalu tanpa adanya proses penegakkan hukum.
Konon dalam sebuah pertemuan terbatas, Jakob Oetama memperlihatkan kegembiraannya dengan menegaskan bahwa, "kasus penjualan aset-aset negara dan skandal BLBI yang tak tersentuh hukum, merupakan keberhasilan dan kemenangan besar bagi para cukong, misionaris Katolik dan elite PDIP."
Jakob Oetama adalah pendiri dan pemilik Kompas Gramedia Group yang oleh para jema'at gereja dan aktivis Katolik, dengan bangga menjulukinya sebagai "Uskup Pers" Indonesia. Sebuah jabatan tertinggi dalam struktur industri media yang terbilang sukses memadukan doktrin agama dan pragmatisme pers sebagai sarana bisnis, jaringan lobi internasional serta corong perjuangan kepentingan ideologi.
Seorang sahabat, mantan jurnalis senior dari sebuah majalah terkemuka nasional, melontarkan pertayaan kritisnya: "Mengapa misionaris Katolik dan para cukong tidak ingin menjalin afiliasi dengan ummat Islam untuk membangun dan memajukan kehidupan rakyat banyak...?".
Pertanyaan itu mengingatkan kita pada ungkapan penuh kebencian dan sinisme dari tokoh Katolik Timor Leste, Uskup Belo di akhir tahun 1998: "Lebih baik membawa mayoritas Katolik Timor-Timur lepas dari NKRI dari pada bergabung dengan ummat Islam dalam kebhinekaan Indonesia...".
Sikap Uskup Belo, sang separatis Katolik Timor Leste itu, jelas sangat naif dan masih terasa relevan sebagaimana tergambar di atas. Yakni, bila konspirasi politik Katolik, cukong dan PDIP memaksakan kepentingan kelompok dengan menafikan aspirasi rakyat banyak, maka tak mustahil, negeri ini akan terjebak dalam gejolak berkepanjangan dan ancaman disintegrasi di masa depan.
by Faizal Assegaf http://visibaru.com/index.php/kolom/1478-katolik-tidak-berafiliasi-dengan-ummat-islam%E2%80%A6.html
#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye www.visibaru.com #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia :
www.SelamatkanIndonesia.com
visibaru.com - HOME
Cetak
Post 23 Maret 2014
By Faizal Assegaf
kompas Jakob Oetama dan sinar Mas
Ada cerita menarik yang beredar terbatas di kalangan petinggi Kompas Gramedia Group. Tentang konspirasi di balik opini bentukan jaringan media menghadapi pemilu 2014. Tentang "kolaborasi kotor" kelompok misionaris Katolik, konglomerasi Tionghoa dan elit PDIP. Tentang rekayasa pencitraan Jokowi - Ahok menggilas akal sehat publik.
Kisah penuh misteri itu berawal di akhir bulan Desember 2013. Orang - orang berduit triliun rupiah yang kemudian dikenal dengan "cukong", berkumpul bersama petinggi Kompas Gramedia Group, elite PDIP dan misionaris Katolik. Atas nama kesamaan kepentingan ideologi, merumuskan sebuah konspirasi jahat.
"Kita sudah berhasil membawa Jokowi - Ahok di posisi jabatan strategis DKI Jakarta, kini selanjutnya mempermulus jalan untuk memastikan Jokowi menjadi Presiden dan Ahok tampil memimpin Jakarta." Sembari menegaskan: "Ini tahapan finalisasi untuk menguasai Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim."
Dengan mengusung tema liputan "Indonesia Satu", crew redaksi Kompas bergerak lincah menyebarkan serangkaian isu dan opini penuh tipu muslihat ke ruang publik. Sasaran mendongkrak popularitas Jokowi - Ahok dan menghembuskan kebencian rakyat kepada elite dan partai non PDIP.
Hasilnya, dalam kurun waktu yang tidak lama, Jokowi - Ahok diposisikan sebagai figur fenomenal di panggung politik nasional jelang Pemilu 2014. Publik hampir setiap hari disuguhi berbagai berita dari aneka lakon dua boneka yang terus melenggang bebas mewakili ambisi cukong dan jaringan katolik.
Dengan mengabaikan visi, Jokowi - Ahok hadir bagai sinetron berdurasi tanpa batas menyihir pembaca dan pemirsa. Mulai dari serangkaian kisah blusukan Jokowi yang menguras anggaran miliaran rupiah dari APBD, hingga celoteh penuh amarah tanpa etika diperankan secara membabi-buta oleh Ahok. Mirip pertunjukan "topeng monyet", yang setiap gerak-geriknya sudah terlatih dan sepenuhnya dikendali oleh dalang alias cukong.
Jejak Hitam
Kompas punya sejarah panjang dalam kongsi kepentingan dengan cukong. Media utama milik kelompok Katolik ini, telah menjadi jaringan yang terus menggurita. Di tahun 1998 - 1999, Kompas sukses mencitrakan pengaruh Uskup Belo dalam pergolakkan politik paling spektakuler yang berujung pada pelepasan Timor-Timur dari wilayah NKRI.
Uskup Belo dikesankan bagai pahlawan kemanusiaan yang secara sporadis menyudutkan ABRI (TNI) sebagai penjahat HAM dalam serangkaian kasus pembantaian massal di Timor-Timur. Tudingan tanpa bukti itu, nyaris setiap hari menghias halaman utama koran Kompas dan memicu intervensi kekuatan asing.
Setelah setahun Timor-Timur lepas dari NKRI, publik kemudian baru menyadari ternyata: Uskup Belo dan Kompas terlibat bermain mata untuk memuluskan kepentingan cukong yang mengincar sumber kekayaan minyak di Laut Timor. Dan untuk hajat busuk itu, maka jalan ekstrim disintegrasi pun dimainkan.
Sangat menyedihkan, konspirasi Kompas dan gereja Katolik yang dipimpin oleh Uskup Belo sukses menyulut api kebencian di hati rakyat Timor-Timur. Di mana ratusan ribu warga Indonesia yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa yang puluhan tahun menetap di Timor-Timur menjadi sasaran perlakuan tidak manusiawi, diusir dan ribuan dari mereka kehilangan nyawa serta harta bendanya.
Tragedi berdarah lepasnya Timor-Timur (Timor Leste) dari wilayah Indonesia adalah fakta sejarah yang tak terlupakan. Wilayah yang berpenduduk mayoritas Katolik tersebut oleh Kompas sangat berkepentingan untuk menjadikannya sebagai negara boneka dalam kendali Australia, Eropa dan Amerika.
Timor Leste memiliki potensi sumber kekayaan alam dan berada di zona strategis serta berdampingan dengan NTT yang berpenduduk mayoritas Katolik. Dan oleh Australia, Timor Leste telah dijadikan pangkalan militer yang setiap saat dapat memperluas pengaruhnya dengan mencaplok kawasan di sekitarnya. Jalan kearah itu semakin terbuka lebar. Dan lagi-lagi, Kompas menyembunyikan rencana licik itu dari perhatian publik.
Bagaimana dengan Jokowi - Ahok...?
Kompas Gramedia Group, cukong dan basis jaringan Katolik dengan mencolok tengah gencar memainkan "disintegrasi politik" yang memporak-porandakan tatanan sosial di negeri ini. Melalui penunggangan PDIP, Jokowi dipaksakan tampil sebagai boneka mereka untuk dipersiapkan memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Skenario busuk itu tidak lain bertujuan untuk memperluas pengaruh Katolik dan cukong dalam penguasaan negara, sentra ekonomi-keuangan dan sebagainya. Ambisi itu sangat nyata, dan secara terbuka tokoh Katolik paling berpengaruh, Frans Maknis Suseno menyampaikan pesan berupa ancaman: "Bila Jokowi tidak jadi presiden maka Indonesia akan rusuh..."
Pernyataan misionaris Katolik Frans Maknis Suseno, tidak berbeda dengan apa yang pernah dilontarkan oleh Uskup Belo: "Lebih baik membawa mayoritas Katolik Timor-Timur lepas dari NKRI dari pada bergabung dengan ummat Islam dalam kebhinekaan Indonesia..."
Cara pandang para tokoh Katolik yang berkonsiprasi dengan cukong, membuat banyak pihak bertanya: "Di mana sikap nasionalisme Megawati dan politisi PDIP...?".
Hem, uang dan kerakusan kekuasaan telah melunturkan spirit nasionalisme elite partai. Masa depan rakyat di negeri ini tengah berjalan menuju jurang kehancuran. Prihatin !
by Faizal Assegaf
Katolik Tidak Berafiliasi Dengan Ummat Islam…?
Cetak
Post 19 Maret 2014
By faizal assegaf
da vinci code dan brown vb1
"Kalian punya partai politik, tapi kami menguasai jaringan media, sponsor keuangan dan akses lobi internasional."
Kalimat pendek penuh makna itu secara tersirat menjadi spirit dan doktrin gerakan politik misionaris Katolik di negeri ini. Dan terbukti, lebih dari 40 tahun, kedigdayaan Katolik tumbuh dalam aneka industri media massa dan jaringan bisnis percetakan: Kompas Gramedia Group.
Katolik sebagai agama peninggalan kolonial Belanda dan Portugal di Indonesia, memiliki keunggulan dan kian menancapkan taringnya di berbagai sektor strategis nasional. Namun menariknya, kekuatan yang demikian solid dan sangat berpengaruh tersebut tidak banyak diketahui oleh publik.
Tetapi bagi mereka yang telibat dalam dunia jurnalisme dan aktivis pergerakan, sangat memahami secara mendalam serangkaian "permainan kotor" politik para misionaris Katolik. Yakni, adanya "grand design" dari ambisi terselubung ekstrimis Katolik untuk menguasai sentra-sentra kehidupan bangsa dan negara.
Di permukaan lakon Katolik tampil sebagai agama yang gencar menghembuskan isu humanisme, pluralisme, demokrasi, HAM dan toleransi. Namun di balik semua pencitraan itu, berbagai jaringan Katolik sangat agresif memporak-porandakan kehidupan rakyat.
Sebut saja, konspirasi elite Katolik terlihat mencolok dari peran media Kompas dan gerakan ribuan relawan dari ratusan yayasan yang berada di bawah kendali Kompas Gramedia Group, kian bergerak mendorong "kebangkitan politik dalam penyatuan kepentingan syahwat cukong (kapitalis) dan PDIP".
Persenyawaan dari perpaduan jaringan Katolik, cukong dan PDIP tersebut, secara perlahan namun pasti, dengan cepat mengantarkan Jokowi- Ahok sebagai produk politik paling mutakhir dan penuh tipu muslihat di perhelatan pemilu 2014.
Realitas tak elok itu sesungguhnya telah menjadi perbincangan serius yang hampir merata di berbagai kalangan elite bangsa. Dan secara spesifik telah memicu kesadaran kaum muda di pusat-pusat kajian dan komunitas aktivis pergerakan. Yakni, memahami bahwa Jokowi-Ahok hadir tak sekedar mengisi ruang demokrasi secara alami, namun memiliki tujuan mewakili kepentingan terselubung Katolik, cukong dan PDIP.
Di era kekuasaan Megawati saat menjabat selaku Presiden, sebenarnya praktek kejahatan penjualan aset-aset negara dan skandal BLBI merupakan rangkaian fakta yang secara mencolok melibatkan persekongkolan para cukong, elite Katolik dan PDIP. Namun fakta korupsi tersebut berlalu tanpa adanya proses penegakkan hukum.
Konon dalam sebuah pertemuan terbatas, Jakob Oetama memperlihatkan kegembiraannya dengan menegaskan bahwa, "kasus penjualan aset-aset negara dan skandal BLBI yang tak tersentuh hukum, merupakan keberhasilan dan kemenangan besar bagi para cukong, misionaris Katolik dan elite PDIP."
Jakob Oetama adalah pendiri dan pemilik Kompas Gramedia Group yang oleh para jema'at gereja dan aktivis Katolik, dengan bangga menjulukinya sebagai "Uskup Pers" Indonesia. Sebuah jabatan tertinggi dalam struktur industri media yang terbilang sukses memadukan doktrin agama dan pragmatisme pers sebagai sarana bisnis, jaringan lobi internasional serta corong perjuangan kepentingan ideologi.
Seorang sahabat, mantan jurnalis senior dari sebuah majalah terkemuka nasional, melontarkan pertayaan kritisnya: "Mengapa misionaris Katolik dan para cukong tidak ingin menjalin afiliasi dengan ummat Islam untuk membangun dan memajukan kehidupan rakyat banyak...?".
Pertanyaan itu mengingatkan kita pada ungkapan penuh kebencian dan sinisme dari tokoh Katolik Timor Leste, Uskup Belo di akhir tahun 1998: "Lebih baik membawa mayoritas Katolik Timor-Timur lepas dari NKRI dari pada bergabung dengan ummat Islam dalam kebhinekaan Indonesia...".
Sikap Uskup Belo, sang separatis Katolik Timor Leste itu, jelas sangat naif dan masih terasa relevan sebagaimana tergambar di atas. Yakni, bila konspirasi politik Katolik, cukong dan PDIP memaksakan kepentingan kelompok dengan menafikan aspirasi rakyat banyak, maka tak mustahil, negeri ini akan terjebak dalam gejolak berkepanjangan dan ancaman disintegrasi di masa depan.
by Faizal Assegaf http://visibaru.com/index.php/kolom/1478-katolik-tidak-berafiliasi-dengan-ummat-islam%E2%80%A6.html
#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye www.visibaru.com #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia :
www.SelamatkanIndonesia.com
visibaru.com - HOME
Thursday, 24 July 2014
KUPANG CYPOX ESTHON NEKAMESE 02
Hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding sejumlah pihak, baik
kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla telah terjadi kejanggalan.
Untuk itu, TNI dan Polri sebagai intitusi negara yang dianggap mendokumentasikan hasil
perhitungan suara di tingkat TPS dan PPK seluruh Indonesia, didesak untuk membuka dokumen
internal tersebut.
“Untuk apa TNI-Polri dilibatkan sebagai petugas dokumentasi hasil perhitungan suara di
setiap TPS dan PPK jika dengan alasan menjaga netralitasnya TNI-Polri tidak mau berhadapan
dengan rakyat tetapi membiarkan kegaduhan dan kerusuhan antar rakyat. Mereka menjadi pihak
yang paling bertanggungjawab atas keamanan, ketenangan, keselamatan negara dan rakyat,” ujar
Sekjen Centre For Democracy And Social Justice Studies (CeDSoS) Umar Abduh dalam diskusi
Benarkah Penyelenggaraan Pilpres Bebas dari Campur Tangan Peserta Pemilu dan Intervensi
Asing di Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Pengamat intelijen ini menilai, Polri dan TNI seharusnya lebih mengedepankan kejujuran dan
tanggungjawabnya sebagai aparat keamanan. Apalagi keduanya terikat kuat dengan Sapta Marga
dan sumpah prajurit untuk setia dan membela negara atau konsitutusi.
“Ini adalah pola operasi intelijen. Di mana pelibatan institusi secara Undang-undang tidak
boleh. Polri dan TNI tidak boleh sebagai pelaksana pemilu,” jelasnya.
Dalam kondisi dan situasi yang berpotensi mencederai demokrasi dan memicu kerusuhan
horizontal akibat dampak kecurangan kata Umar, kedua institusi tersebut wajib tampil dan
mengambil tanggungjawab penuh untuk mengembalikan tupoksi KPU ke proporsinya semula.
“Di sini saya masih prasangka baik. Jika Polri dan TNI benar-benar netral dan Sapta Margais,
peka sebagai keamanan. Maka harus keluarkan dokumen tersebut (perhitungan suara),” tegasnya.
- See more at:
http://www.kompasislam.com/2014/07/23/bongkar-kecurangan-pilpres-tni-polri-didesak-buka-doku
mentasi-hasil-penghitungan-suara/#sthash.OrxSa2O2.dpuf
kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla telah terjadi kejanggalan.
Untuk itu, TNI dan Polri sebagai intitusi negara yang dianggap mendokumentasikan hasil
perhitungan suara di tingkat TPS dan PPK seluruh Indonesia, didesak untuk membuka dokumen
internal tersebut.
“Untuk apa TNI-Polri dilibatkan sebagai petugas dokumentasi hasil perhitungan suara di
setiap TPS dan PPK jika dengan alasan menjaga netralitasnya TNI-Polri tidak mau berhadapan
dengan rakyat tetapi membiarkan kegaduhan dan kerusuhan antar rakyat. Mereka menjadi pihak
yang paling bertanggungjawab atas keamanan, ketenangan, keselamatan negara dan rakyat,” ujar
Sekjen Centre For Democracy And Social Justice Studies (CeDSoS) Umar Abduh dalam diskusi
Benarkah Penyelenggaraan Pilpres Bebas dari Campur Tangan Peserta Pemilu dan Intervensi
Asing di Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Pengamat intelijen ini menilai, Polri dan TNI seharusnya lebih mengedepankan kejujuran dan
tanggungjawabnya sebagai aparat keamanan. Apalagi keduanya terikat kuat dengan Sapta Marga
dan sumpah prajurit untuk setia dan membela negara atau konsitutusi.
“Ini adalah pola operasi intelijen. Di mana pelibatan institusi secara Undang-undang tidak
boleh. Polri dan TNI tidak boleh sebagai pelaksana pemilu,” jelasnya.
Dalam kondisi dan situasi yang berpotensi mencederai demokrasi dan memicu kerusuhan
horizontal akibat dampak kecurangan kata Umar, kedua institusi tersebut wajib tampil dan
mengambil tanggungjawab penuh untuk mengembalikan tupoksi KPU ke proporsinya semula.
“Di sini saya masih prasangka baik. Jika Polri dan TNI benar-benar netral dan Sapta Margais,
peka sebagai keamanan. Maka harus keluarkan dokumen tersebut (perhitungan suara),” tegasnya.
- See more at:
http://www.kompasislam.com/2014/07/23/bongkar-kecurangan-pilpres-tni-polri-didesak-buka-doku
mentasi-hasil-penghitungan-suara/#sthash.OrxSa2O2.dpuf
Tuesday, 22 July 2014
Full Pernyataan Prabowo Resmi Menolak Hasil Penghitungan KPU Pemilu 2014
PERNYATAAN PRABOWO SUBIANTO
22 JULI 2014
Kalau sekedar mencari hidup enak, saya tidak perlu berjuang di bidang politik.
Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah
pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih
dan yang adil.
Kalu ada yang mencoblos pulihan, ratusan surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di DKI yang direkomendasikan PSU tetapi tidak digubris oleh KPU.
Oleh karena itu, kami Prabowo-Hatta mengambil sikap sebagai berikut:
1. Proses penyelenggaraan pilpres yang diselenggarakan oleh KPU
bermasalah. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak
peraturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.
2. Rekomendasi Bawaslu banyak diabaikan oleh KPU.
3. Ditemukannya banyak tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak asing.
4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan
harus diselesaikan di MK padahal sumber masalahnya di KPU.
5. Telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilu presiden.
Oleh karena itu, saya Prabowo-Hatta akan menggunakan hak konstitusional
kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu
kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.
Kami
tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat
dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan
cara yang demokratis dan terhormat.
Bagi setiap rakyat
Indonesia yang telah memilih kami, kami minta untuk tetap tenang.
Yakinlah kami tidak akan membiarkan hak demokrasi diciderai.
Saya menginstruksikan kepada saksi-saksi yang sedang mengikuti proses rekapitulasi di KPU untuk tidak melanjutkan.
- - -
Kami menambahkan, bahwa kami tetap minta semua pendukung kami untuk
selalu dan tetap tenang. Kami akan berjuang di atas landasan konstitusi,
di atas landasan hukum, di atas landasan tidak menggunakan kekerasan
apapun.
H. Prabowo Subianto
22 JULI 2014
Kalau sekedar mencari hidup enak, saya tidak perlu berjuang di bidang politik.
Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah
pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih
dan yang adil.
Kalu ada yang mencoblos pulihan, ratusan surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di DKI yang direkomendasikan PSU tetapi tidak digubris oleh KPU.
Oleh karena itu, kami Prabowo-Hatta mengambil sikap sebagai berikut:
1. Proses penyelenggaraan pilpres yang diselenggarakan oleh KPU
bermasalah. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak
peraturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.
2. Rekomendasi Bawaslu banyak diabaikan oleh KPU.
3. Ditemukannya banyak tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak asing.
4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan
harus diselesaikan di MK padahal sumber masalahnya di KPU.
5. Telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilu presiden.
Oleh karena itu, saya Prabowo-Hatta akan menggunakan hak konstitusional
kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu
kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.
Kami
tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat
dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan
cara yang demokratis dan terhormat.
Bagi setiap rakyat
Indonesia yang telah memilih kami, kami minta untuk tetap tenang.
Yakinlah kami tidak akan membiarkan hak demokrasi diciderai.
Saya menginstruksikan kepada saksi-saksi yang sedang mengikuti proses rekapitulasi di KPU untuk tidak melanjutkan.
- - -
Kami menambahkan, bahwa kami tetap minta semua pendukung kami untuk
selalu dan tetap tenang. Kami akan berjuang di atas landasan konstitusi,
di atas landasan hukum, di atas landasan tidak menggunakan kekerasan
apapun.
H. Prabowo Subianto
Monday, 21 July 2014
Reinhold Messner in der Mongolei - Bei den Tuwa-Nomaden
Selisih Hampir Satu Juta Suara, Prabowo-Hatta Ungguli Jokowi-JK
Usai sudah pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara
pemilihan presiden tingkat nasional hari pertama. Setelah mengesahkan
provinsi ke-15, Sumatera Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menskors rapat sekira pukul 23.55 WIB.
"Ya, sidang kita skors dan akan dimulai besok pagi pukul 10.00 WIB,"
ucapnya di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu
(20/7/2014).
Pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta
Rajasa sampai saat ini masih konsisten memimpin dengan perolehan
sebanyak 13.176.384 suara, berselisih 926.869 suara dari pasangan nomor
urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang meraup sebanyak
12.249.515 suara.
KPU masih harus menyelesaikan sebanyak 15
provinsi ditambah pemilihan wilayah luar negeri. Rencananya, KPU akan
mengumumkan pemenang pilpres pada 22 Juli 2014.
Berikut perolehan suara sementara kedua pasangan capres:
1. Kalimantan Barat
Prabowo-Hatta: 1.032.354
Jokowi-JK: 1.573.046
Total: 2.605.400
2. Nusa Tenggara Barat
Prabowo-Hatta: 1.844.178
Jokowi-JK: 701.238
Total: 2.545.416
3. Aceh
Prabowo-Hatta: 1.089.290
Jokowi-JK: 913.309
Total: 2.002.599
4. Sumatera Selatan
Prabowo-Hatta: 2.132.163
Jokowi-JK: 2.027.049
Total: 4.159.212
5. Kalimantan selatan
Prabowo-Hatta: 941.809
Jokowi-JK: 939.748
Total: 1.881.557
6. Kepulauan Riau
Prabowo-Hatta: 332.908
Jokowi-JK: 491.819
Total: 824.727
7. Jambi
Prabowo-Hatta: 871.316
Jokowi-JK: 897.787
Total: 1.769.103
8. Bangka Belitung
Prabowo-Hatta: 200.706
Jokowi-JK: 412.359
Total: 613.065
9. DIY
Prabowo-Hatta: 977.342
Jokowi-JK: 1.234.249
Total: 2.211.591
10. Bengkulu 68.72
Prabowo-Hatta: 433.173
Jokowi-Jusuf Kalla: 523.669
Total: 956.842
11. Sulawesi Barat
Prabowo-Hatta: 165.494
Jokowi-Jusuf Kalla: 456.021
Total: 621.515
12. Kalimantan Tengah
Prabowo-Hatta: 468.277
Jokowi-Jusuf Kalla: 696.199
Total: 1.164.476
13. Gorontalo
Prabowo-Hatta: 378.735
Jokowi-Jusuf Kalla: 221.497
Total: 600.232
14. Sulawesi Tenggara
Prabowo-Hatta: 511.134
Jokowi-Jusuf Kalla: 622.217
Total: 1133351
15. Sumatera Barat
Prabowo-Hatta: 1.797.505
Jokowi-Jusuf Kalla: 539.308
Total: 2.336.813
http://pemilu.okezone.com/read/2014/07/21/568/1015509/selisih-hampir-satu-juta-suara-prabowo-hatta-ungguli-jokowi-jk
Usai sudah pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara
pemilihan presiden tingkat nasional hari pertama. Setelah mengesahkan
provinsi ke-15, Sumatera Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menskors rapat sekira pukul 23.55 WIB.
"Ya, sidang kita skors dan akan dimulai besok pagi pukul 10.00 WIB,"
ucapnya di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu
(20/7/2014).
Pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta
Rajasa sampai saat ini masih konsisten memimpin dengan perolehan
sebanyak 13.176.384 suara, berselisih 926.869 suara dari pasangan nomor
urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang meraup sebanyak
12.249.515 suara.
KPU masih harus menyelesaikan sebanyak 15
provinsi ditambah pemilihan wilayah luar negeri. Rencananya, KPU akan
mengumumkan pemenang pilpres pada 22 Juli 2014.
Berikut perolehan suara sementara kedua pasangan capres:
1. Kalimantan Barat
Prabowo-Hatta: 1.032.354
Jokowi-JK: 1.573.046
Total: 2.605.400
2. Nusa Tenggara Barat
Prabowo-Hatta: 1.844.178
Jokowi-JK: 701.238
Total: 2.545.416
3. Aceh
Prabowo-Hatta: 1.089.290
Jokowi-JK: 913.309
Total: 2.002.599
4. Sumatera Selatan
Prabowo-Hatta: 2.132.163
Jokowi-JK: 2.027.049
Total: 4.159.212
5. Kalimantan selatan
Prabowo-Hatta: 941.809
Jokowi-JK: 939.748
Total: 1.881.557
6. Kepulauan Riau
Prabowo-Hatta: 332.908
Jokowi-JK: 491.819
Total: 824.727
7. Jambi
Prabowo-Hatta: 871.316
Jokowi-JK: 897.787
Total: 1.769.103
8. Bangka Belitung
Prabowo-Hatta: 200.706
Jokowi-JK: 412.359
Total: 613.065
9. DIY
Prabowo-Hatta: 977.342
Jokowi-JK: 1.234.249
Total: 2.211.591
10. Bengkulu 68.72
Prabowo-Hatta: 433.173
Jokowi-Jusuf Kalla: 523.669
Total: 956.842
11. Sulawesi Barat
Prabowo-Hatta: 165.494
Jokowi-Jusuf Kalla: 456.021
Total: 621.515
12. Kalimantan Tengah
Prabowo-Hatta: 468.277
Jokowi-Jusuf Kalla: 696.199
Total: 1.164.476
13. Gorontalo
Prabowo-Hatta: 378.735
Jokowi-Jusuf Kalla: 221.497
Total: 600.232
14. Sulawesi Tenggara
Prabowo-Hatta: 511.134
Jokowi-Jusuf Kalla: 622.217
Total: 1133351
15. Sumatera Barat
Prabowo-Hatta: 1.797.505
Jokowi-Jusuf Kalla: 539.308
Total: 2.336.813
http://pemilu.okezone.com/read/2014/07/21/568/1015509/selisih-hampir-satu-juta-suara-prabowo-hatta-ungguli-jokowi-jk
Selisih Hampir Satu Juta Suara, Prabowo-Hatta Ungguli Jokowi-JK
pemilu.okezone.com
Wednesday, 16 July 2014
Jamila Dance
Menguak Skandal Klaim Kemenangan Jokowi-JK Dan Kepastian Kemenangan Prabowo-Hatta
Prabowo akan menjadi
presiden Indoensia, sekalipun 8 lembaga survey menjagokan Jokowi sebagai
presiden 2014. Hal ini karena banyaknya kejanggalan yang di temukan dalam quick
qount yang di lakukan olehlembaga lembaga survey yang menjagokan Jokowi
tersebut,di antaranya:
presiden Indoensia, sekalipun 8 lembaga survey menjagokan Jokowi sebagai
presiden 2014. Hal ini karena banyaknya kejanggalan yang di temukan dalam quick
qount yang di lakukan olehlembaga lembaga survey yang menjagokan Jokowi
tersebut,di antaranya:
1. Lembaga survey yang menjagokan Jokowi sudah
terbukti sebagai lembaga simpatisan, dan konsultan politik. Maka menjadi sangat
wajar bila lembaga konsultan memenangkan pasangan yang di bimbingnya memenangkan
pilpres.
terbukti sebagai lembaga simpatisan, dan konsultan politik. Maka menjadi sangat
wajar bila lembaga konsultan memenangkan pasangan yang di bimbingnya memenangkan
pilpres.
2. Waktu pengumuman kemenangan Jokowi JK di tanggal
9 Juli 2014, yakni di kisaran pukul 14.30 WIB, padahal TPS di nyatakan baru di
tutup pada pukul 13.00 WIB, yang artinya mungkinkah TPS sudah bisa mempleno
hasil TPS untuk menjadi hasil pilpres di TPS tersebut, dan kemudian mengirimkan
hasilnya ke center lembaga survey yang bersangkutan. Di Samarinda saja rata
rata hasil pilpres baru dipleno TPS di kisaran pukul 15.00-16.00
WITA/14.00-15.00 Wib, bagaimana bila TPS yang berada di daerah daerah
pedalaman. Hasil Quick Count bisa di umumkan pukul 14.30 WIB bila sampel di
ambil di perkotaan saja.
9 Juli 2014, yakni di kisaran pukul 14.30 WIB, padahal TPS di nyatakan baru di
tutup pada pukul 13.00 WIB, yang artinya mungkinkah TPS sudah bisa mempleno
hasil TPS untuk menjadi hasil pilpres di TPS tersebut, dan kemudian mengirimkan
hasilnya ke center lembaga survey yang bersangkutan. Di Samarinda saja rata
rata hasil pilpres baru dipleno TPS di kisaran pukul 15.00-16.00
WITA/14.00-15.00 Wib, bagaimana bila TPS yang berada di daerah daerah
pedalaman. Hasil Quick Count bisa di umumkan pukul 14.30 WIB bila sampel di
ambil di perkotaan saja.
3. Sudah terbuka adanya kejanggalan Quick Count
milik SMRC yakni adanya perubahan drastis pada data dari semula Prabowo unggul
52 %:48 %, lalu menjadi terbalik di 48 % : 52 %. Adanya data yang bertumpuk
tiba tiba hanya menjadi inputan untuk Jokowi JK sangat patut di curigai
validitasnya. Patut juga untuk di lakukan penelitiaan yang sama untuk semua
lembaga survey, jangan jangan semua sama kejadiannya.
milik SMRC yakni adanya perubahan drastis pada data dari semula Prabowo unggul
52 %:48 %, lalu menjadi terbalik di 48 % : 52 %. Adanya data yang bertumpuk
tiba tiba hanya menjadi inputan untuk Jokowi JK sangat patut di curigai
validitasnya. Patut juga untuk di lakukan penelitiaan yang sama untuk semua
lembaga survey, jangan jangan semua sama kejadiannya.
4. Apalagi jika benar bahwa Pengumuman di lakukan
pada saat data masih 75 %, sangat mungkin karena berdasarkan waktu pengumuman
kemenangan Jokowi JK di pukul 14.30, hampir bisa di pastikan sebagian besar TPS
di Indonesia belum menyelesaikan perhitungannya. Dalam kasus pilkada Bali, pada
saat data di stop di 90 % dan 100 % saja terdapat perbedaan siapa pemenang
pilgub, apalagi pada saat data baru 75 %.
pada saat data masih 75 %, sangat mungkin karena berdasarkan waktu pengumuman
kemenangan Jokowi JK di pukul 14.30, hampir bisa di pastikan sebagian besar TPS
di Indonesia belum menyelesaikan perhitungannya. Dalam kasus pilkada Bali, pada
saat data di stop di 90 % dan 100 % saja terdapat perbedaan siapa pemenang
pilgub, apalagi pada saat data baru 75 %.
5. Hasil KPU adalah hasil dari 478.685 TPS di
seluruh Indonesia yang prosesnya melalui pengawasan bersama oleh panitia di
TPS, saksi saksi dari dua capres dan partai, bawaslu, Panitia tingkat
kelurahan, panitia tingkat kecamatan, panitia tingkat kabupaten, panitia
tingkat propinsi dan KPU pusat. Maka apakah hasil Real Count KPU sebanding dan
bisa di sepadankan dengan data oleh lembaga survey yang hanya di lakukan oleh
beberapa orang di satu TPS sampel, lalu setelah datanya di peroleh
seluruh Indonesia yang prosesnya melalui pengawasan bersama oleh panitia di
TPS, saksi saksi dari dua capres dan partai, bawaslu, Panitia tingkat
kelurahan, panitia tingkat kecamatan, panitia tingkat kabupaten, panitia
tingkat propinsi dan KPU pusat. Maka apakah hasil Real Count KPU sebanding dan
bisa di sepadankan dengan data oleh lembaga survey yang hanya di lakukan oleh
beberapa orang di satu TPS sampel, lalu setelah datanya di peroleh
dikirim by
SMS atau email, tanpa ada validasi oleh siapa pun tentang kebenaran data, dan
lalu pengolahannya melalui mesin hitung tanda ada pengawasan mengenai ke
akuratan software dan aplikasi yang di gunankan. Kesimpulannya Data KPU benar
dan resmi, data Quick Count harus di teliti lagi. Maka Lembaga survey
penyelenggara harus bisa menunjukkan hal hal berikut pada saat hal seperti
sekarang terjadi, karena tidak mungkin mengcross cek ulang 478.685 TPS. Jauh
lebih mudah meneliti data 2000 atau 4000 TPS sampel milik lembaga survey. Hal
hal yang harus bisa di jelaskan adalah:
SMS atau email, tanpa ada validasi oleh siapa pun tentang kebenaran data, dan
lalu pengolahannya melalui mesin hitung tanda ada pengawasan mengenai ke
akuratan software dan aplikasi yang di gunankan. Kesimpulannya Data KPU benar
dan resmi, data Quick Count harus di teliti lagi. Maka Lembaga survey
penyelenggara harus bisa menunjukkan hal hal berikut pada saat hal seperti
sekarang terjadi, karena tidak mungkin mengcross cek ulang 478.685 TPS. Jauh
lebih mudah meneliti data 2000 atau 4000 TPS sampel milik lembaga survey. Hal
hal yang harus bisa di jelaskan adalah:
a. Jumlah sampel
b. Tempat TPS sampel, lalu bandingkan hasilnya
dengan data C1 yang sekarang sudah ada. Hasil penelitian terhadap poin ini
sudah akan menunjukkan mana data yang benar dan mana data yang di manipulasi.
Termasuk apakah pengambilan sampel sesuai dengan kaidah statistic yang berlaku.
Misal berapa persen di Sumatera, Jawa, di perkotaan, di pedesaan, dll.
dengan data C1 yang sekarang sudah ada. Hasil penelitian terhadap poin ini
sudah akan menunjukkan mana data yang benar dan mana data yang di manipulasi.
Termasuk apakah pengambilan sampel sesuai dengan kaidah statistic yang berlaku.
Misal berapa persen di Sumatera, Jawa, di perkotaan, di pedesaan, dll.
c. Petugas pengambilan sampel di TPS, siapa, dimana
berdomisili dan bagaimana kemampuannya dalam melakukan pekerjaannya.
berdomisili dan bagaimana kemampuannya dalam melakukan pekerjaannya.
d. Membuka ulang aplikasi yang di gunakan oleh
lembaga survey, melihat keanehan hasil Quick Count yang tadinya menyebutkan
keseragaman nilai yakni semua tiba tiba berhenti di angka 47 sekian persen
untuk Prabowo dan 52 sekian persen untuk Jokowi.
lembaga survey, melihat keanehan hasil Quick Count yang tadinya menyebutkan
keseragaman nilai yakni semua tiba tiba berhenti di angka 47 sekian persen
untuk Prabowo dan 52 sekian persen untuk Jokowi.
Bila
semua lembaga survey bisa menjawab, minimal akan mengurangi range yang terjadi
antara lembaga survey dan data KPU, namun sekali lagi data KPU adalah data
resmi maka seperti kalau kita bertanya siapa yang harus kita datangi jika ingin
melaporkan pencurian pasti orang akan menjawab Polisi, atau siapa yang harus
kita datangi jika ingin meminta keadilan pasti orang akan menjawab kepada
Hakim, atau siapa yang harus kita datangi jika ingin membuat KTP, pasti orang
akan menjawab datanglah ke kelurahan, siapa yang harus kita datangi bila ingin
menikah pasti orang akan menjawab KUA. Begitulah halnya dengan Pileg atau
pilpres pasti orang akan melihat kepada KPU karena memang inilah lembaga resmi
negara penyelenggara pileg/pilpres.
semua lembaga survey bisa menjawab, minimal akan mengurangi range yang terjadi
antara lembaga survey dan data KPU, namun sekali lagi data KPU adalah data
resmi maka seperti kalau kita bertanya siapa yang harus kita datangi jika ingin
melaporkan pencurian pasti orang akan menjawab Polisi, atau siapa yang harus
kita datangi jika ingin meminta keadilan pasti orang akan menjawab kepada
Hakim, atau siapa yang harus kita datangi jika ingin membuat KTP, pasti orang
akan menjawab datanglah ke kelurahan, siapa yang harus kita datangi bila ingin
menikah pasti orang akan menjawab KUA. Begitulah halnya dengan Pileg atau
pilpres pasti orang akan melihat kepada KPU karena memang inilah lembaga resmi
negara penyelenggara pileg/pilpres.
Berdasarkan
semua pertimbangan di atas dan menurut berbagai perkembangan yang terjadi dan
terungkapnya berbagai hal serta berdasarkan data real count milik PKS di mana
di sebutkan bahwa data telah 90 %, maka hampir bisa di pastikan Prabowo
Subianto dan Hatta Rajasa akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih
republik Indonesia 2014-2019.
semua pertimbangan di atas dan menurut berbagai perkembangan yang terjadi dan
terungkapnya berbagai hal serta berdasarkan data real count milik PKS di mana
di sebutkan bahwa data telah 90 %, maka hampir bisa di pastikan Prabowo
Subianto dan Hatta Rajasa akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih
republik Indonesia 2014-2019.
Sunday, 13 July 2014
Bodies of 3 Kidnapped Israeli Teens Found in West Bank - Boys Found Dead...
The family of slain Palestinian teenager received condolences from an unlikely source Tuesday: Israelis who had asked to come and mourn with them.
The scene was predictably awkward, even painfully so. But as NPR's Ari Shapiro reported for today's Morning Edition, the visit also brought a moment of grace for many of those involved.
The
Abu Khdeir family lives in East Jerusalem, miles from the violence
around Gaza, where militants have been firing rockets and Israel has
launched airstrikes this week. With those tensions as a backdrop, a
group of Israelis visited the family Tuesday, despite some relatives'
concerns that such a visit might be used as a public relations stunt.
Here's how Ari describes the scene:
They"A
huge group of Israelis has just pulled up in a tour bus, and people are
arriving, some wearing yarmulkes, some wearing headscarves. They are
young, and old, wearing sunglasses and flip-flops or somber button-up
shirts and slacks.
"The murdered teenager's uncle stiffly
stands to greet his visitors. He tells me his culture of hospitality
compels him to greet these guests warmly.
" 'I am an Arab,' he says. 'As long as they are in my house, I cannot turn them back. They are welcome in my house.'
"A
cousin, Nihaya Abu Khdeir, stands to the side. She says she has mixed
feelings. 'We have our culture and our respect. We can't just tell them
to go, even if we want them to.'
"So, the Israelis sit awkwardly in the plastic chairs."
have come to apologize for the behavior of extremists, they say. But
not all the relatives want the visitors there; one woman screams not to
let others in.
Explaining why she came, teacher Nena Leibel
tells Ari, "I personally think that any time one person does something
good for another person, this world gets a little better."
Leibel
brought dates and coffee as a gift for the family. But as Ari says,
"one of Abu Khdeir's aunts told her, 'I don't want anything from you.'
So she hangs on to them."
Ari asks another visitor, Ruth Danziger, if it's hard to make such gestures when attacks are underway.
"Maybe," she says. But, she adds, "I think the peace will come from the people, not from our leaders."
Eventually, the Israeli women gather near Mohammed's mother in an extraordinary scene, as Ari describes it:
As"In
the center of the grape arbor, Mohammed Abu Khdeir's mother Suha sits,
weeping over the loss of her son. Many of the Israeli women around her
are crying, too.
"She speaks Arabic to my interpreter, who translates.
" 'I want them here,' she says through tears. 'I want these women to support me.' "
he left, Ari says, Leibel stopped him to say that the gifts she had
brought — dates and coffee — were finally accepted. In return, she got a
hug, she says.
Thursday, 10 July 2014
Prabowo-Hatta Pastikan Pemenang Pilpres 2014 - INILAH.com
Prabowo-Hatta Pastikan Pemenang Pilpres 2014 - INILAH.com
Pengumuman Kemenangan Kubu Jokowi Tidak Etis -
INILAH.com#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT ,
#dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi
Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia :
JAKARTA
- Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD
menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo
tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.
"Kita sudah
punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu
pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta
Selatan, Rabu (9/7).
Mahfud juga memastikan bahwa data hasil
hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu
data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.
"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.
Lebih
lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan
simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara.
Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak
terprovokasi.
"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
-
See more at:
http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf
JAKARTA
- Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD
menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo
tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.
"Kita sudah
punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu
pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta
Selatan, Rabu (9/7).
Mahfud juga memastikan bahwa data hasil
hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu
data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.
"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.
Lebih
lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan
simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara.
Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak
terprovokasi.
"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
-
See more at:
http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf
Pengumuman Kemenangan Kubu Jokowi Tidak Etis -
INILAH.com#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT ,
#dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi
Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia :
JAKARTA
- Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD
menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo
tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.
"Kita sudah
punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu
pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta
Selatan, Rabu (9/7).
Mahfud juga memastikan bahwa data hasil
hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu
data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.
"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.
Lebih
lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan
simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara.
Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak
terprovokasi.
"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
-
See more at:
http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf
JAKARTA
- Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD
menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo
tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.
"Kita sudah
punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu
pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta
Selatan, Rabu (9/7).
Mahfud juga memastikan bahwa data hasil
hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu
data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.
"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.
Lebih
lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan
simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara.
Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak
terprovokasi.
"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
-
See more at:
http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf
Wednesday, 9 July 2014
Satu Hati Untuk Indonesia
Sahabat, banyak pendapat simpang-siur di masyarakat karena perbedaan hasil hitung cepat (quick count).
Yang harus serta wajib dipercaya adalah penghitungan nyata (real count)
dan hasil hitung nyata final Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan
lembaga resmi penyelenggara Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.
Berikut adalah Hasil sementara REAL COUNT oleh Tim Nasional Prabowo Hatta yang dikoordinasi oleh PKS (23.00 WIB, 9 Juli 2014)
Yang harus serta wajib dipercaya adalah penghitungan nyata (real count)
dan hasil hitung nyata final Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan
lembaga resmi penyelenggara Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.
Berikut adalah Hasil sementara REAL COUNT oleh Tim Nasional Prabowo Hatta yang dikoordinasi oleh PKS (23.00 WIB, 9 Juli 2014)
Prabowo-Hatta 52,3%, Jokowi-JK 47,7%
Data dari 270 ribu TPS di 33 provinsi di 359 kab/kota di Indonesia.
http://m.merdeka.com/politik/real-count-pks-prabowo-hatta-523-jokowi-jk-477.html
Silahkan disebarkan , #jagasuaraPRABOWOHATTA
Data dari 270 ribu TPS di 33 provinsi di 359 kab/kota di Indonesia.
http://m.merdeka.com/politik/real-count-pks-prabowo-hatta-523-jokowi-jk-477.html
Silahkan disebarkan , #jagasuaraPRABOWOHATTA
Party Of Gerindra(Gerakan Peduli Indonesia) :U.S.A & Canada Part 3 (HD-K5)
Selamat siang sahabat di seluruh tanah air,
Apakah sahabat #SudahCoblosPeciPrabowo?
Mari kita kawal dan awasi jalannya penghitungan suara di TPS
masing-masing. Jika ada kecurangan, mohon laporkan ke halaman ini atau
melalui aplikasi Jaringan Gerindra atau dengan mengakses www.JaringanGerindra.com
Terima kasih dan salam Indonesia Raya!
Apakah sahabat #SudahCoblosPeciPrabowo?
Mari kita kawal dan awasi jalannya penghitungan suara di TPS
masing-masing. Jika ada kecurangan, mohon laporkan ke halaman ini atau
melalui aplikasi Jaringan Gerindra atau dengan mengakses www.JaringanGerindra.com
Terima kasih dan salam Indonesia Raya!
Monday, 7 July 2014
BAMBU PRING PETUK
THERE ARE NO EX-SOLDIERS , OUR TITTLE IS EARNED NEVER GIVEN AND WHAT'S EARNED IS YOURS , FOREVER !!!
PRABOWO HATTA RI 1
PRABOWO HATTA RI 1
Subscribe to:
Posts (Atom)